Ditreskrimsus Polda Jatim Ungkap 22 Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, 21 Tersangka Diamankan

Ditreskrimsus Polda Jatim Ungkap 22 Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, 21 Tersangka Diamankan

SURABAYA (tribratanews.jatim.polri.go.id) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur bersama Polres jajaran berhasil mengungkap puluhan kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi di sejumlah wilayah Jawa Timur.

 

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan sebanyak 21 orang sebagai tersangka dari 22 tempat kejadian perkara (TKP) yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengungkapan dilakukan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) sejak 19 Oktober 2026 hingga 2 November 2026.

 

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono didampingi Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Rofiq Ripto Himawan mengatakan, pengungkapan ini merupakan bentuk respons kepolisian terhadap keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi yang menjadi kebutuhan penting, khususnya bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 

Dalam pelaksanaannya, Polda Jatim bersinergi dengan Pertamina, BPH Migas, serta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi.

 

"Penindakan ini kami lakukan di 22 tempat kejadian perkara yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dari pengungkapan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 21 tersangka," ujar Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.

 

Adapun 13 wilayah yang menjadi lokasi pengungkapan meliputi Mojokerto, Tulungagung, Kabupaten Blitar, Sidoarjo, Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Lamongan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, dan Situbondo.

 

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 2.734,5 liter BBM jenis Pertalite, 24.799 liter BBM jenis solar bersubsidi, serta 434 tabung LPG yang terdiri dari 250 tabung LPG ukuran 3 kilogram dan 184 tabung LPG ukuran 12 kilogram.

 

Selain itu, polisi juga mengamankan 32 unit kendaraan yang digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya. Kendaraan tersebut terdiri dari 17 unit mobil pick up dan minibus yang telah dimodifikasi, 14 unit mobil dump truck yang dilengkapi tandon penampung BBM, serta satu unit sepeda motor yang telah dimodifikasi.

 

Kapolda Jatim menjelaskan, para tersangka menggunakan sejumlah modus operandi untuk mendapatkan dan memperjualbelikan BBM bersubsidi demi memperoleh keuntungan pribadi.

 

Modus pertama dilakukan dengan mengisi BBM bersubsidi secara berulang kali di sejumlah SPBU menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. BBM yang terkumpul kemudian ditampung di gudang penyimpanan untuk selanjutnya dijual kembali.

 

"Ini yang kemudian menyebabkan beberapa waktu lalu terjadi antrean cukup panjang di sejumlah SPBU. Karena ada perbuatan atau tindakan dari para tersangka yang ingin mencari keuntungan di tengah situasi masyarakat membutuhkan BBM," ungkapnya.

 

Modus berikutnya, para pelaku menggunakan kendaraan truk tangki resmi berwarna biru putih yang seharusnya diperuntukkan mengangkut BBM nonsubsidi atau kebutuhan industri. Kendaraan tersebut disalahgunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi yang kemudian dijual kembali kepada pihak industri dengan harga nonsubsidi.

 

Selain itu, pelaku juga menggunakan sejumlah barcode yang telah disiapkan untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang. Bahkan, berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan dugaan keterlibatan oknum petugas SPBU yang memberikan barcode kepada pelaku untuk mempermudah pengisian BBM bersubsidi.

 

"Kami juga akan mengembangkan bagaimana para pelaku bisa mendapatkan barcode tersebut. Karena barcode ini sudah dilengkapi dengan identitas pemilik dan alamat. Kami berharap Pertamina dapat memperkuat sistem pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan barcode agar tidak disalahgunakan," tegas Kapolda Jatim.

 

Sementara untuk penyalahgunaan LPG bersubsidi, para pelaku menggunakan modus lama dengan memindahkan isi LPG tabung 3 kilogram ke tabung LPG ukuran 12 kilogram nonsubsidi untuk kemudian diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi.

 

Kapolda juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik pemindahan isi LPG tersebut, terutama menyangkut aspek keselamatan masyarakat. Pihaknya akan mendalami kemungkinan adanya penggunaan komponen atau peralatan yang tidak sesuai standar sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran hingga ledakan tabung gas.

 

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, aktivitas ilegal tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp35.737.976.540.

 

Kapolda menegaskan, angka tersebut masih merupakan perhitungan awal dan penyidik akan terus mengembangkan perkara untuk mengungkap keseluruhan jaringan serta potensi kerugian negara yang lebih besar.

 

"Para pelaku ini bukan pemain baru. Kegiatan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Karena itu, kami akan mengembangkan penyidikan, termasuk menerapkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Aset-aset yang berasal dari hasil kejahatan akan kami telusuri dan lakukan penyitaan," tegasnya.

 

Ia juga menjelaskan bahwa 21 tersangka yang diamankan tidak berasal dari satu jaringan yang sama. Masing-masing wilayah memiliki jaringan tersendiri, namun aktivitas penyalahgunaan tersebut dilakukan secara terorganisir.

 

Selain penegakan hukum, Polda Jatim juga menyiapkan langkah pengawasan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Kapolda menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, Pangdam, Pertamina, dan BPH Migas untuk memastikan ketersediaan stok serta kelancaran distribusi BBM di wilayah Jawa Timur.

 

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pengawalan distribusi BBM mulai dari depo Pertamina hingga ke SPBU tujuan guna mencegah penyimpangan selama proses pengiriman.

 

"Kami akan memastikan stok BBM untuk wilayah Jawa Timur benar-benar didistribusikan sesuai peruntukannya. Pengiriman dari depo Pertamina menuju SPBU juga akan kami kawal karena sangat berpotensi terjadi penyimpangan di tengah perjalanan," jelasnya.

 

Kapolda juga telah memerintahkan seluruh Kapolres jajaran untuk meningkatkan pengawasan di setiap SPBU agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan maupun penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.

 

Penyidik juga akan mendalami kemungkinan adanya jaringan lintas provinsi, termasuk asal-usul segel yang digunakan dalam praktik penyalahgunaan LPG. Pendalaman akan dilakukan melalui koordinasi dengan Mabes Polri maupun Polda lain apabila ditemukan indikasi keterlibatan jaringan di luar Jawa Timur.

 

Kapolda menegaskan, Polda Jatim tidak akan berhenti pada pengungkapan kasus semata, tetapi akan mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum petugas maupun pihak lain dalam rantai distribusi.

 

"Komitmen kami adalah melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dari distribusi BBM dan LPG bersubsidi. Komoditas bersubsidi ini seharusnya diterima masyarakat yang memang berhak, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi," pungkasnya. (hms/mbah)